Mataram, 17 September 2025_ Gerakan literasi di Nusa Tenggara Barat harus mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi NTB. Hal ini disampaikan dalam audiensi para Relawan Literasi Masyarakat (Relima) Perpustakaan Nasional RI, yang berlangsung di Pendopo Gubernur NTB.
Pertemuan ini tidak sekadar menjadi ruang silaturrahmi, tetapi juga sebagai forum strategis dalam membicarakan terkait arah kebijakan yang berpihak kepada peningkatan literasi masyarakat di NTB. Rabu (17/9).
Dalam kesempatan yang penting ini, Bunda Literasi NTB menyampaikan apresiasinya atas berbagai upaya komunitas literasi untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan sebagai garda terdepan dalam menumbuhkan budaya baca.
Beliau menegaskan bahwa gerakan literasi di NTB perlu diarahkan, tidak hanya pada peningkatan minat baca, tetapi juga pada penguatan keterampilan literasi fungsional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di desa-desa.
Beliau juga menegaskan bahwa fondasi literasi harus dibangun sejak usia dini. Dalam program Bunda PAUD, ia mendorong model PAUD terintegrasi dengan layanan Posyandu. Menurutnya, “Literasi tidak semata membaca dan menulis, melainkan rangkaian pengalaman tumbuh kembang anak yang mencakup gizi, kesehatan, dan stimulasi pendidikan.”
“Anak-anak perlu mendapat sentuhan literasi sejak masa keemasan mereka. Dengan menggabungkan PAUD dan Posyandu, kita ciptakan ekosistem yang tidak hanya menumbuhkan generasi sehat, tetapi juga cerdas, kreatif, dan berdaya,” ujar Bunda Literasi NTB. Sinta.
Dalam pertemuan itu, Dedi menerangkan bahwa pentingnya memperkuat peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Perpustakaan Desa, dan Perpustakaan Kelurahan sebagai basis literasi masyarakat.
Dedi menambahkan, komitmen yang telah dibangun antara Kementerian Desa PDTT dan Perpustakaan Nasional RI mengenai tata kelola perpustakaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal semata, tetapi harus diperkuat dengan regulasi pemerintah daerah agar memiliki kepastian hukum.
Regulasi tersebut akan menjadi pijakan penting untuk menjamin keberlanjutan dari arah literasi di NTB dan ini juga sekaligus mendukung visi Bapak Gubernur untuk “NTB Makmur Mendunia.” Visi besar itu, semestinya harus berjalan seiring dengan peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi NTB.
Karenanya, perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) harus realistis dalam mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk program literasi. Dari total 1.140 desa/kelurahan di NTB, hanya 15 desa yang mengalokasikan DD untuk pengelolaan perpustakaan desa dan TBM (sumber: Kemendes PDTT, 2023).
Angka ini berarti hanya sekitar 1,3% desa yang memprioritaskan literasi dalam penggunaan anggarannya. Ujar Dedi sebagai Tim Relima RI, Kabupaten Lombok Utara.
Gerakan literasi di NTB mesti bersinergi dengan seluruh elemen, baik lintas sektoral lembaga pemerintah maupun antar masyarakat. Sinergi ini penting agar program yang dijalankan tidak berjalan parsial, melainkan saling melengkapi dan memperkuat.
Dengan koordinasi yang baik, setiap lembaga maupun komunitas dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya, sehingga upaya peningkatan literasi dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat secara merata.
Keduanya dapat bergerak di bawah koordinasi Pemprov NTB sebagai motor penggerak yang menyatukan arah dan strategi bersama. Melalui kolaborasi ini, lahir sistem literasi yang berkesinambungan, mulai dari penguatan kebijakan, penyediaan sarana, hingga pemberdayaan komunitas. Hal ini dipertegas oleh Baihaqi, sebagai Tim Relima RI, Kota Mataram
Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, komunitas literasi, dan masyarakat. Dengan dukungan Bunda Literasi NTB, TBM dan Perpustakaan Desa maupun Perpustakaan Kelurahan dengan diharapkan mampu berkembang menjadi rumah pengetahuan dan pusat inspirasi bagi masyarakat di NTB.
Salam Literasi!
Salam Relima!
Wallahua’lâm bish shawââb
1 komentar