Pendidikan inklusif merupakan salah satu agenda strategis dalam mencapai Education for All dan Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua (UNESCO, 2017). Pendidikan inklusif menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang kondisi fisik, sosial, atau ekonomi, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan (Booth & Ainscow, 2002).
Dalam konteks Indonesia, pendidikan inklusif diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen mewujudkan pendidikan inklusif sejalan dengan program Kabupaten Layak Anak (KemenPPPA, 2023).
Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, praktik pendidikan inklusif di lapangan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan guru pendamping, sarana prasarana, dan masih adanya stigma sosial terhadap ABK. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mendeskripsikan dinamika pelaksanaan pendidikan inklusif di KSB secara komprehensif dan berbasis data aktual.
Kebijakan Daerah dan Upaya Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengintegrasikan pendidikan inklusif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020–2025, dengan fokus pada peningkatan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KSB telah menunjuk beberapa sekolah sebagai rintisan sekolah inklusif, antara lain:
- SDN 1 Taliwang, sekolah percontohan inklusif sejak 2018.
- SMPN 2 Taliwang dan SDN 2 Sekongkang, dengan program kelas adaptif.
- PAUD Inklusif Sapugara Bree, yang menampung anak dengan hambatan autisme dan tunagrahita ringan.
Selain itu, sejak tahun 2022 pemerintah daerah bekerja sama dengan Balai Guru Penggerak NTB untuk melaksanakan pelatihan “Pendidikan Inklusif Berbasis Komunitas Sekolah”, diikuti oleh lebih dari 80 guru.
Menurut Laporan Disdikbud KSB (2023), terdapat 124 anak berkebutuhan khusus di wilayah KSB, di mana sekitar 75% telah memperoleh layanan pendidikan formal.
Realitas Implementasi di Lapangan
Salah satu contoh keberhasilan praktik inklusif terjadi di SDN 1 Taliwang, di mana seorang siswa dengan autisme ringan berhasil mengikuti pembelajaran reguler dengan dukungan guru dan teman sebaya. Guru kelas yang telah mengikuti pelatihan inklusif mampu menyesuaikan metode pembelajaran berbasis Individual Learning Plan (ILP), serta memanfaatkan media visual interaktif. Dana ini menjadi program unggulan Bupati Sumbawa Barat, di dukung oleh program Kartu KSB Maju Pendidikan. (Sumbawabaratpost.com)
Namun, di sisi lain, masih ditemukan anak dengan disabilitas sensorik di Kecamatan Sekongkang yang belum bersekolah karena tidak tersedianya guru pendamping khusus dan keterbatasan akses transportasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan layanan pendidikan inklusif antara wilayah perkotaan dan perdesaan di KSB.
Nilai Lokal dan Inklusivitas
Prinsip inklusivitas di KSB sejalan dengan nilai budaya lokal Pariri Lema Bariri, yang berarti “bersama dalam kebaikan dan kebersamaan.” Nilai ini memperkuat semangat gotong royong dan empati sosial sebagai fondasi moral pendidikan inklusif. Dalam konteks lokal, pendekatan budaya ini membantu mengurangi resistensi masyarakat terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum.
Sebuah Tantangan
Berdasarkan analisis, terdapat empat tantangan utama: Pertama, Keterbatasan guru pendamping: hanya 15 guru di KSB yang memiliki pelatihan khusus (Disdikbud KSB, 2023). Kedua, Fasilitas belum ramah disabilitas: sebagian besar sekolah belum memiliki aksesibilitas fisik seperti jalur kursi roda. Ketiga, Kurangnya alat bantu belajar: media braille, alat dengar, dan perangkat visual masih minim (WHO & World Bank, 2011). Kempat, Stigma sosial: sebagian masyarakat masih menganggap anak disabilitas tidak cocok berada di sekolah umum (Loreman et al., 2010).
Strategi Penguatan
Untuk memperkuat implementasi pendidikan inklusif di KSB, direkomendasikan: Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi pendidikan khusus. Pemetaan ABK berbasis data untuk perencanaan kebijakan berbasis bukti. Sinergi antarinstansi antara Disdikbud, Dinas Sosial, dan Puskesmas untuk dukungan komprehensif.
Peningkatan anggaran pendidikan inklusif dalam APBD daerah. Kampanye kesadaran publik untuk menghapus stigma terhadap anak disabilitas melalui tokoh masyarakat dan media lokal. Dengan langkah tersebut, pendidikan inklusif di KSB diharapkan berkembang menjadi sistem yang benar-benar berkeadilan dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Pendidikan inklusif di Kabupaten Sumbawa Barat telah menunjukkan perkembangan positif melalui kebijakan daerah, pelatihan guru, dan praktik sekolah inklusif. Namun, tantangan berupa keterbatasan guru pendamping, fasilitas, serta kesadaran masyarakat masih perlu diatasi.
Nilai budaya Pariri Lema Bariri menjadi potensi lokal penting dalam memperkuat semangat kebersamaan untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif. Dengan sinergi antar pemangku kepentingan, mimpi untuk mewujudkan “pendidikan tanpa batas” di Sumbawa Barat bukanlah hal mustahil, melainkan cita-cita yang dapat diwujudkan secara nyata.
Daftar Pustaka
Booth, T., & Dyson, A. (2006). Improving Schools, Developing Inclusion. London: Routledge.
Booth, T., & Ainscow, M. (2002). The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. Bristol: CSIE.
Amiryousefi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat. (2023). Laporan Pendidikan Inklusif dan Sekolah Ramah Anak Tahun 2023. Sumbawa Barat: Disdikbud.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Profil Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sumbawa Barat 2022–2023. Jakarta: KemenPPPA.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Loreman, T., Deppeler, J., & Harvey, D. (2010). Inclusive Education: A Practical Guide to Supporting Diversity in the Classroom. New York: Routledge.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks: Sage.
SumbawaBaratPost.com. (2023, Mei 12). SDN 1 Taliwang Menjadi Sekolah Inklusif Percontohan di NTB.
UNESCO. (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: UNESCO.
UNESCO. (2017). A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education. Paris: UNESCO Publishing.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
World Health Organization & World Bank. (2011). World Report on Disability. Geneva: WHO.
Ditulis oleh: Dahlan Kurniawan. Mahasiswa Semester V (lima). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Universitas Cordova
